The post RUMITNYA URUS PERCERAIAN DI PENGADILAN appeared first on PENGACARA KANTOR CIBINONG.

The post CONTOH AKTA CERAI appeared first on PENGACARA KANTOR CIBINONG.

Karena telah menjadi harta bersama maka suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta tersebut dan segala tindakan hukum atas harta tersebut harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak (Suami & Istri).

Apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak atas separoh (seperdua) dari harta bersama

Harta bersama dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga.

Ditentukan juga bahwa terdapat harta yang tidak termasuk harta bersama dalam perkawinan yaitu harta kekayaan yang dimiliki sebelum perkawinan ( harta bawaan ) serta mahar, warisan, hibah yang didapat selama perkawinan.

Adv. Haryo

The post PENGERTIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN appeared first on PENGACARA KANTOR CIBINONG.

Perceraian sebenarnya bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Namun terkadang banyak pasangan yang sudah merasa putus asa karena setelah sekian lama tidak kunjung menemukan solusi atas segala permasalahan sehingga mereka sepakat untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian. Masalahnya adalah apabila salah satu pasangan (suami / istri) tidak menginginkan perceraian dan tetap ingin mempertahankan perkawinan untuk diperbaiki, sedangkan pasangan lainnya sudah tidak tahan dan bersikeras menginginkan agar perkawinan segera di akhiri dengan perceraian. Nah Apakah menggugat cerai harus minta izin suami / istri ??

Pada pada dasarnya perceraian dapat dilakukan atau diajukan baik oleh suami maupun oleh isteri di depan Pengadilan yang berwenang dalam mengadili. Terkait dengan izin mengajukan gugatan, dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak mengatur perlunya izin suami atau istri dalam mengajukan perceraian. Adapun peraturan tentang perceraian diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

Pasal 39

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

3. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Taahun 1974, dijelaskan lebih lanjut terkait alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang libel berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak inelakukan kekeiaman atau penganiayaan berat yang mernbahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak inelakukan kekeiaman atau penganiayaan berat yang mernbahayakan terhadap pihak yang lain.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.
7. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

Sehingga mengacu pada peraturan di atas, dapat dikatakan bahwa baik suami atau istri yang hendak mengajukan gugatan cerai tidaklah dipersyaratkan untuk meminta / mendapat izin tertulis dari suami ataupun istri. Baik suami atau istri hanya perlu mengajukan gugatan pada pengadilan yang berwenang mengadili yang pada pokoknya isi gugatan tersebut telah memuat alasan-alasan diajukannya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. seperti disebutkan diatas .

Advokat Haryo

The post Apakah Menggugat Cerai Harus Minta Izin Suami Atau Istri? appeared first on PENGACARA KANTOR CIBINONG.

1. Upaya perdamaian / mediasi
2. Laporan Hasil Pembacaan Surat Gugatan
3. Jawaban pihak Tergugat
4. Tanggapan Penggugat atas jawaban pihak Tergugat (Replik )
5. Jawaban Tergugat atas Tanggapan Penggugat  (Duplik)
6. Pembuktian dari Penggugat
7. Pembuktian dari Tergugat
8. Kesimpulan dari Penggugat & Tergugat
9. Pembacaan Putusan Hakim

Setelah putusnya perkara, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus . Apabila kedua pihak setuju dan tidak ada upaya hukum terhadap putusan tersebut maka putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Untuk perkara  yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka Pengadilan Agama akan melakukan :

– Untuk Perkara Permohonan Gugat Cerai / Khulu  ( Oleh Istri) :

• Akan memberikan salinan putusan dan segera menerbitkan Akta Cerai

– Untuk Perkara Permohonan Ikrar Talak  ( Gugatan oleh Suami ) :

• Menetapkan hari sidang ikrar talak. Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak. Setelah selesai dilaksanakan sidang ikrar talak maka segera di terbitkan Akta Cerai.
• Catatan : Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama.

The post Tahapan Sidang Perceraian di Pengadilan appeared first on PENGACARA KANTOR CIBINONG.

Menggugat cerai ke Pengadilan dengan berbekal fotocopy Buku Nikah tidak akan diterima. Apabila Buku nikah Anda hilang atau ditahan pasangan anda maka sebagai penggantinya anda bisa membuat Duplikat Buku Nikah untuk diserahkan ke Pengadilan. Pengadilan akan menerima Duplikat Buku Nikah sebagai pengganti Buku Nikah Asli. Bagaimana cara mengurus pembuatan Buku Nikah ? Anda bisa mengajukan pembuatan Duplikat Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Anda mendaftarkan pernikahan dulu. Syarat mengajukan pembuatan Duplikat Buku Nikah ke KUA adalah harus dilampiri dengan Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian. Anda tinggal datang ke Kantor Polisi terdekat (Polsek, Pores, Polda). Duplikat Buku Nikah saat ini banyak dikeluarkan KUA dalam bentuk selembar surat keterangan menikah dan bukan berbentuk Buku Nikah.

Demikian artikel ini, semoga bermanfaat.

Adv. Haryo N.

The post Buku Nikah Hilang Apa Bisa Urus Cerai ? appeared first on PENGACARA KANTOR CIBINONG.

Sedangkan Bukti Saksi adalah orang dewasa, sehat jasmani rohani, baik pria maupun wanita yang benar-benar mengetahui permasalahan rumah tangga Anda, dimana umumnya saksi berasal dari pihak keluarga laki-laki/suami ataupun bisa berasal dari pihak keluarga perempuan/istri.

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di sidang sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar dan dialami sendiri, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Undang-undang.

Dalam sidang perceraian diperlukan minimal 2 (dua) orang saksi yang dapat berasal dari:

1. Pihak keluarga dekat (saudara kandung,ipar, paman, bibi, sepupu, orang tua dan pihak keluarga lainnya);
2. Pihak dari lingkungan (Kelian dinas, Kelian adat, Kaling, RT, Perbekel, Bendesa adat dan lainnya)
3. Teman (Teman pergaulan, Teman kerja dan sebagainya)
4. Tetangga sekitar.

Selain Bukti Surat, Menghadirkan bukti saksi 2 orang adalah kewajiban mutlak bagi Penggugat. Apabila tidak berhasil menghadirkan saksi atau hanya mengajukan 1 orang saksi maka sudah tentu Gugatan akan ditolak oleh pengadilan.

Demikian sekilas informasi mengenai saksi yang bisa diajukan dalam Pengadilan Perceraian. Semoga bermanfaat.

Adv. Haryo N.

The post SIAPAKAH SAKSI DALAM PENGADILAN PERCERAIAN ? appeared first on PENGACARA KANTOR CIBINONG.

• 1. Menghemat waktu, tenaga dan pikiran sehingga Aktivitas sehari-hari tidak terganggu. Anda tinggal duduk tenang, pengacara akan urus semua permasalahan hukum Anda, seperti proses pengadilan, negosiasi, mediasi, menghadap pejabat terkait, membuat surat-surat  hukum penting dsb.
  2. Menghindari kesalahan-kesalahan dalam pembuatan gugatan, jawaban, duplik, replik dan pembuktian maupun hal-hal yang diminta klien dalam petitum. Kesalahan dalam menjalani proses tersebut dapat memperlambat proses persidangan dan bisa berakibat hukum yang merugikan diri sendiri.
  3. Menghindari resiko adanya keputusan Hakim yang  bisa merugikan / menghilangkan hak-hak kita. Kita sering tidak menyadari / tidak tahu hak-hak kita. Dengan jasa Pengacara maka hak-hak kita akan dieksplore dan diperjuangkan secara benar, jitu dan maksimal.
  4. Mencegah dan mengatasi perlakuan semena-mena dari pihak lawan dan para oknum penegak hukum  yang menyimpang.
  5. Pengacara dapat menjadi mediator / penengah dalam menengahi konflik dengan pihak lawan sehingga dapat menyelesaikan perselisihan antara para pihak secara damai dan tidak berkepanjangan.
  6. Bersama Pengacara akan meringankan beban pikiran, timbul perasaan tenang, aman, prestige dan percaya diri .

Bisa disimpulkan bahwa menggunakan  jasa pengacara biayanya relatif murah dibandingkan dengan resiko yang ditanggung bila ditangani sendiri. Menangani sendiri kasus hukum tanpa ilmu dan pengalaman akan berakibat fatal dan mahal, karena akan beresiko kehilangan hak-hak kita serta bisa terjerat / terjebak kasus hukum yang lebih dalam dan berlarut-larut.

Kami Melayani Jasa Hukum untuk wilayah Depok, Cibubur, Bogor

The post Mengapa Menggunakan Jasa Pengacara ? appeared first on PENGACARA KANTOR CIBINONG.

Para ulama telah menyebutkan perkara-perkara yang membolehkan seorang wanita meminta khulu’ (pisah) dari suaminya.

Diantara perkara-perkara yang membolehkan sang istri untuk menggugat cerai tersebut adalah :

1. Apabila suami dengan sengaja dan jelas dalam perbuatan dan tingkah lakunya telah membenci istrinya, namun suami tersebut sengaja tidak mau menceraikan istrinya.
2. Perangai atau sikap seorang suami yang suka mendholimi istrinya, contohnya suami suka menghina istrinya, suka menganiaya, mencaci maki dengan perkataan yang kotor.
3. Seorang suami yang tidak menjalankan kewajiban agamanya, seperti contoh seorang suami yang gemar berbuat dosa, suka minum bir (khomr), suka berjudi, suka berzina (selingkuh), suka meninggalkan shalat, dan seterusnya
4. Seorang suami yang tidak melaksanakan hak ataupun kewajibannya terhadap sang istri.Seperti contoh sang suami tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya, tidak mau membelikan kebutuhan (primer) istrinya seperti pakaian, makan dll padahal sang suami mampu untuk membelikannya.
5. Seorang suami yang tidak mampu menggauli istrinya dengan baik, seperti seorang suami yang cacat, tidak mampu memberikan nafkah batin (jimak), atau jika dia seorang yang berpoligami dia tidak adil terhadap istri-istrinya dalam mabit (jatah menginap), atau tidak mau, jarang, enggan untuk memenuhi hasrat seorang istri karena lebih suka kepada yang lainnya.

6. Hilangnya kabar tentang keberadaan sang sang suami, apakah sang suami sudah meninggal atau masih hidup, dan terputusnya kabar tersebut sudah berjalan selama beberapa tahun. Dalam salah satu riwayat dari Umar Radhiyallahu’anhu, kurang lebih 4 tahun.

7. Jika sang istri membenci suaminya bukan karena akhlak yang buruk, dan juga bukan karena agama suami yang buruk. Akan tetapi sang istri tidak bisa mencintai sang suami karena kekurangan pada jasadnya, seperti cacat, atau suami yang buruk rupa. Dan sang wanita khawatir tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri sehingga tidak bisa menunaikan hak-hak suaminya dengan baik.

Sumber : www.solusiislam.com

The post Sebab & Alasan Wanita Dibolehkan Minta Cerai Dalam Islam appeared first on PENGACARA KANTOR CIBINONG.

Untuk menghindari perselisihan tersebut sebaiknya calon klien ikut secara aktif mengantisipasinya pada awal kesepakatan sebelum menandatangani Surat Kuasa. Berikut beberapa tips untuk menghindari konflik dengan Pengacara Anda :

1. 1. Membicarakan secara detail dan tuntas mengenai besarnya Honor Jasa Pengacara maupun Success Fee-nya (jika ada)  Success Fee adalah pembayaran tambahan jika berhasil memenangkan perkara yang ditangani.
   2. Kesepakatan tersebut di atas sebaiknya dituangkan dalam suatu perjanjian jasa hukum tersendiri yang berisi hak dan kewajban serta tentang “honorariun” yang menyangkut besarnya operasional cost maupun success fee yang harus diberikan oleh klien bagi si Advokat/Pengacara maupun tata cara pembayarannya.
   3. Perlu diatur secara jelas dan tegas tentang ada atau tidaknya “hak substitusi” bagi Advokat/Pengacara tersebut, yaitu hak untuk menguasakan kembali baik sebagian maupun seluruhnya dari yang dikuasakan Klien kepadanya tersebut kepada orang lain lagi.
   4. Perlu diatur secara jelas dan tegas tentang ada atau tidaknya “hak retensi” bagi Advokat/Pengacara tersebut, yaitu hak untuk menahan surat-surat atau barang-barang milik Klien yang berada dalam penguasaan Advokat/Pengacara selama hak-haknya sesuai dengan yang telah diperjanjikan belum atau tidak dipenuhi oleh Klien.
   5. Klien tidak boleh terlalu mencampuri masalah teknik dan taktik berperkara baik di dalam maupun di luar pengadilan.
   6. Klien tidak boleh melakukan deal-deal termasuk perdamaian dengan pihak lawan tanpa memberitahukannya terlebih dahulu kepada si Advokat/ Pengacara.

Semoga bermanfaat.

The post Tips Menghindari Konflik dengan Pengacara Anda appeared first on PENGACARA KANTOR CIBINONG.